Kamis (7/22), telah diadakan kegiatan press conference berkaitan dengan sejumlah aksi nyata yang dilakukan oleh BEM KM UGM berupa kampanye, penggalangan dana, pelayanan informasi seputar Covid-19, pembagian sembako, dan pembagian makanan gratis. Kegiatan ini diselenggarakan di belakang Etalase Nasi BEM KM UGM (di barat Gedung PAU UGM).
Kegiatan dilakukan atas dasar respons terhadap situasi pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai tanggapan atas situasi nasional. Selain itu, kegiatan juga dilakukan atas respons terhadap aksi penggalangan dana di sejumlah daerah di luar Yogyakarta yang telah memunculkan keinginan untuk melakukan hal yang sama.
Kegiatan pembagian sembako dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dilakukan di sepanjang Pasar Kranggan sampai Monumen Tugu Yogyakarta, sedangkan pemberian nasi gratis dilakukan pada Etalase Nasi yang berada di samping barat Gedung PAU UGM. Nasi yang dibagikan berasal dari kesediaan mahasiswa untuk berbagi kepada masyarakat umum. Keterangan lebih lanjut disampaikan oleh Presma BEM KM UGM, bahwa sumber dana penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari klub funding internal BEM KM UGM serta dana dari Ditmawa. Menurut keterangannya juga, aksi bagi-bagi nasi di etalase ini telah berlangsung selama satu bulan terhitung hari ini.
Sebagai penutup acara, juga disampaikan press release berdasarkan seluruh rangkaian aksi yang telah dilakukan oleh BEM KM UGM, berjudul “Ekonomi di Atas Nurani, Wujudkan Herd Immunity, Tuntaskan Pandemi”. Dalam press release tersebut, disampaikan bahwa kenaikan kasus positif Covid-19 telah berdampak kepada semakin melemahnya perekonomian. Ditambah lagi, berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat meningkatkan efek darurat yang timbul akibat pandemi.
Selain itu, BEM KM UGM merasa bahwa pemerintah masih belum mampu memberikan keseriusannya dalam menanggapi berbagai masalah yang timbul selama pandemi. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas, laju vaksinasi yang lambat, layanan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga dana bantuan sosial masyarakat yang dikorupsi.
Pemerintah juga dirasa melakukan kecerobohan dalam mengatasi masalah pandemi, ditunjukkan dengan pengotak-atikan kebijakan tanpa dampak yang signifikan pada kebijakan PSBB dan pemberlakuan PPKM Darurat. Dalam press release tersebut, disampaikan bahwa evaluasi terhadap PPKM juga harus dilakukan dari sisi substansinya, bukan hanya nomenklaturnya saja. Selain itu, kebijakan PPKM harus bersamaan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi peningkatan mobilitas sosial.
BEM KM UGM kembali menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan komitmen dalam penanganan Covid-19 dengan fokus utama pada pemberian penghidupan yang layak kepada masyarakat serta perbaikan fasilitas dan tenaga medis. Maka dari itu, BEM KM UGM memberikan sikap, yaitu menuntut pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksin gratis bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPKM Darurat dan menerapkan kebijakan karantina wilayah disertai dengan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk memberikan komitmen dalam penanganan pandemi Covid-19.
Tulisan oleh Baiq Melly Ciptayuni Asmarani
Data oleh Baiq Ajeng Indira Rahmi
Gambar oleh Sahisnu Pendhegadyaksa Jalu Ekapaksi