Beranda Berita Kereta Api Trans-Sulawesi: Wajah baru Prasarana Transportasi, Pendorong Ekonomi Sulawesi

Kereta Api Trans-Sulawesi: Wajah baru Prasarana Transportasi, Pendorong Ekonomi Sulawesi

oleh Redaksi

Prasarana transportasi menjadi pendorong berputarnya roda perdagangan dan industri. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk terus membangun prasarana yang dapat mendukung roda perekonomian daerah, di antaranya adalah dengan membangun Kereta Api (KA) Trans-Sulawesi. Jalur dengan panjang lebih dari 2.000 km ini telah dibangun sejak tahun 2015 dan masih berlangsung hingga sekarang. Namun,  proses konstruksi yang lama menimbulkan keraguan dari banyak pihak—dapatkah KA Trans-Sulawesi memberikan aksesibilitas simpul-simpul kebangkitan ekonomi di kemudian hari? 

Menurut Rencana Induk Perkeretaapian Nasional tahun 2018, KA Trans-Sulawesi direncanakan menghubungkan seluruh ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi dengan prioritas pembangunan lima jalur. Lima jalur tersebut terdiri dari Jalur Parepare–Mamuju, Makassar–Parepare, Manado–Bitung, Bitung–Gorontalo–Isimu, dan Makassar–Bulukumba–Watampone. Wilayah yang dijadikan prioritas tinggi dalam pembangunan jalur KA ini adalah Jalur Manado–Bitung dan Makassar–Parepare. Sekarang ini, telah berlangsung pembangunan jalur di wilayah Makassar–Parepare.

Jalur Kereta Api Makassar–Parepare adalah jalur kereta yang menghubungkan kedua kota tersebut dengan panjang 142 km dan nantinya terbagi menjadi enam segmen. Jalur ini terdiri dari enam belas stasiun yang terbagi menjadi dua, yaitu stasiun besar sebanyak tujuh stasiun dan stasiun kecil sebanyak sembilan stasiun. Selain stasiun, nantinya juga akan dibangun tiga siding track di Garongkong, Tonasa, dan Bosowa.

Tentang Jalur KA MakassarParepare

Proyek pembangunan Jalur Makassar–Parepare telah tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2018 yang disusun oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, proyek ini termasuk Proyek Strategis Nasional dilihat dari Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015. Proyek ini bernilai hingga 8,25 triliun rupiah dan dengan tiga perusahaan pemenang lelang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), yaitu PT PP, PT Bumi Karsa, dan PT China Communications Construction.

Umumnya, lebar rel di Indonesia menggunakan standar narrow gauge, yaitu sebesar 1.067 mm. Akan tetapi, pembangunan jalur KA Makassar–Parepare ini menggunakan ukuran yang lebih besar, yaitu standard gauge sebesar 1.435 mm. Hal ini membuat percepatan kereta api dapat mencapai 160 km/jam dengan kecepatan realisasi 120 km/jam. Kecepatan yang lebih besar dari jalur KA Trans-Sulawesi ini diharapkan dapat membuat pergerakan kegiatan di Sulawesi, baik distribusi maupun mobilitas, menjadi lebih efisien. 

Potensi Angkutan KA Makassar-Parepare

Jalur KA dibangun dengan menerapkan jalur tunggal yang nantinya akan melayani angkutan barang dan penumpang. Barang yang diangkut berupa produksi industri material konstruksi seperti material semen. Semen yang diangkut merupakan produksi dari pabrik semen di Tonasa dan Bosowa yang sudah sering digunakan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. 

Pada Juli 2020, pabrik semen di Tonasa melaporkan volume produksi tahunan sebesar 5.702.498 ton, sedangkan di Bosowa sebesar 4.200.000 ton. Semen tersebut akan didistribusikan baik melalui darat maupun laut. Kelancaran distribusi didorong dengan dibangunnya siding track yang menghubungkan pabrik di Bosowa dan Tonasa dengan jalur utama Makassar–Parepare serta Pelabuhan Garongkong.

Selain mengangkut produk semen, Jalur KA juga nantinya direncanakan dapat mengangkut komoditas pertanian. Sebagai salah satu lumbung pertanian di Indonesia, Sulawesi diuntungkan karena pengangkutan melalui jalur KA ini membuat biaya lebih murah daripada angkutan jalan raya. 

Teknologi Pada Jalur Kereta Api

Teknologi yang digunakan pada Jalur KA Makassar–Parepare adalah teknologi Centralize Traffic Supervisory (CTS). CTS berfungsi untuk memonitor operasi persinyalan yang terdapat di Pusat Pengendali Operasi. Teknologi ini juga dilengkapi sistem Centralized Traffic Control (CTC) yang berfungsi sebagai sistem pengendali lalu lintas perjalanan kereta api secara terpusat. Pengendalian ini hanya dapat dilakukan oleh petugas pengendali setempat di stasiun.

CTC dan CTS merupakan produk yang telah teruji di lintas perkeretaapian Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Pemanfaatan teknologi dengan platform terbuka menjadikan teknologi ini memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Perusahaan yang dipercayai untuk menyuplai kebutuhan persinyalan jalur ini adalah PT LEN Industri. Perusahaan ini nantinya akan menyuplai kebutuhan persinyalan jalur KA Makassar–Parepare mulai dari interlocking system vital dan nonvital. Tidak hanya itu, mereka juga menyuplai perangkat luar ruangan seperti persinyalan, catur daya, radio, CCTV, hingga CTS.

Perkembangan Konstruksi Jalur KA Trans-Sulawesi

Tercatat dari  tahun 2015 hingga 11 Juni 2021, Jalur KA Trans-Sulawesi telah terbangun sepanjang 47 kilometer termasuk jembatan, bypass, dan lima stasiun kereta. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Kementerian Perhubungan  Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaporkan bahwa pembangunan Jalur KA Makassar–Parepare masih terhitung sedikit.

Baru terdapat dua segmen yang pengerjaannya telah rampung, yaitu Segmen B 26,1 Km (St. Pallaro–Talakasi) dan Segmen C 16,1 Km (St. Barru–St. Tanete Rilau). Di samping itu, ada beberapa akses yang sampai saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Akses tersebut antara lain adalah akses Tonasa sepanjang 9,7 km dengan progres konstruksi 12,9% dan akses Garongkong sepanjang 4,7 km dengan progres konstruksi 32,36%.

Apa yang Membuat Pembangunan Jalur KA Memakan Waktu Lama?

Jalur KA Makassar–Parepare sudah dimulai pembangunannya sejak tahun 2015. Namun, sampai tahun 2021 pembangunan jalur KA ini tak kunjung selesai. Salah satu faktor penyebab keterlambatan ini adalah pembebasan lahan yang sulit dilakukan. Terdapat banyak lahan yang perlu dibebaskan dan tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Kota Parepare, dan Kota Makassar.

Arinova G Utama, Kepala Humas Pengembangan Perkeretaapian Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa permasalahan pembebasan lahan ini disebabkan oleh beberapa hal. Banyak masyarakat yang tidak setuju karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Akibatnya, pembangunan yang telah terlaksana terhitung sedikit dalam jangka waktu yang lama.

Pembangunan aglomerasi di luar wilayah Pulau Jawa (seperti Pulau Sulawesi) memang masih belum mampu menandingi skala kegiatan ekonomi Pulau Jawa. Namun, bukan berarti hal ini tidak mungkin. Melalui proyek ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Maka dari itu, diharapkan pembangunan Jalur KA ini dapat rampung sesegera mungkin agar kelak dapat memberikan manfaat yang besar, terlebih pada ekonomi transportasi.

 

Tulisan oleh Liveta Nissi Ramadhanti
Data oleh Ardinata Prasmono
Ilustrasi oleh Aldhytian Surya Arthaka

Artikel Terkait