Bayangkan sebuah rumah dengan detektor asap tercanggih di dunia, tetapi tak seorang pun di dalamnya pernah diajari cara keluar saat alarm itu berbunyi. Detektornya berfungsi sempurna. Penghuninya yang justru gagap menyelamatkan diri, panik mencari pintu yang sebenarnya sudah lama mereka lewati setiap hari.
Begitulah gambaran paling jujur tentang Indonesia hari ini dalam menghadapi bencana. Teknologi peringatan dininya terus berkembang, angkanya terus membaik di atas kertas, tetapi ada satu pertanyaan yang jarang berani diajukan secara terbuka: apakah kecepatan sistem benar-benar berarti sesuatu, jika masyarakat di ujung rantai, yang justru paling dekat dengan bahaya malah belum tentu tahu harus berbuat apa?
Sepanjang 2025 saja, BNPB mencatat 4.727 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Bukan angka yang bisa dianggap sekadar statistik tahunan. Di baliknya ada rentang waktu, terkadang hanya hitungan menit, yang menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak.
Ketika Sistem Belum Ada Sama Sekali
26 Desember 2004. Gempa berkekuatan 9,1–9,3 SR menghantam lepas pantai Sumatra. Gelombang setinggi puluhan meter menyapu Aceh, lalu menjalar ke belasan negara di sekitar Samudra Hindia dalam hitungan jam. Sekitar 166 ribu nyawa melayang di Aceh dan Sumatra Utara saja. Sejumlah lembaga internasional bahkan mencatat total korban di 14 negara terdampak bisa mencapai 230 hingga 280 ribu jiwa, salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern.
Yang perlu digarisbawahi: saat itu Indonesia sama sekali tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami. Bukan sistem yang gagal berfungsi. Memang belum pernah ada yang dibangun. Ratusan ribu orang kehilangan rumah, pekerjaan, keluarga, bukan karena teknologi yang mereka punya tidak cukup canggih, tetapi karena tidak ada teknologi itu sama sekali.
Sumber: BRR Aceh-Nias, USGS, laporan resmi Depkes 2005
Ketika Sistem Sudah Ada, tapi Tetap Kebobolan
Empat belas tahun berselang, keadaan seharusnya berbeda. InaTEWS—Indonesia Tsunami Early Warning System—sudah berdiri dan beroperasi. Akan tetapi, pada 22 Desember 2018, Selat Sunda membuktikan bahwa memiliki sistem peringatan dini belum cukup untuk menjamin keselamatan.
Tsunami malam itu dipicu longsoran lereng Gunung Anak Krakatau, bukan gempa tektonik yang menjadi skenario utama sistem deteksi BMKG. Sensor seismograf memang merekam getarannya. Namun, algoritma otomatis—yang dirancang mengenali pola gempa tektonik—tidak memproses sinyal itu sebagai ancaman tsunami. Tidak ada sirene. Tidak ada peringatan resmi yang sempat keluar sebelum gelombang menghantam.
429 orang tewas. 1.485 luka-luka. 154 dinyatakan hilang. Pandeglang, kawasan wisata pantai yang malam itu ramai dipenuhi wisatawan yang datang menikmati akhir pekan sebelum Natal malahan menanggung dampak yang paling parah.
Ironinya jelas: sistem yang dibangun untuk mencegah tragedi seperti Aceh terulang, justru tumbang menghadapi mekanisme bencana yang sedikit berbeda dari yang dibayangkan perancangnya.
Sumber: BNPB, siaran pers BMKG
Ketika Sistem Akhirnya Bekerja Sebagaimana Mestinya
Kita bandingkan dengan 15 Agustus 2026. Gempa M7,7 mengguncang perairan dekat Nagekeo, NTT—dengan mekanisme sesar naik yang berpotensi nyata memicu tsunami.
Kali ini responnya berbeda jauh. BMKG menganalisis parameter gempa, menetapkan status SIAGA di sejumlah wilayah NTT dan Sulawesi Selatan serta WASPADA di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan, lalu menyebarluaskan peringatan hanya dalam 2 menit 16 detik setelah gempa terjadi. Padahal di beberapa titik pesisir NTT, tsunami diperkirakan tiba dalam rentang 4 hingga 17 menit.
“Dalam waktu 2 menit 16 detik setelah terjadinya Gempa Flores, BMKG telah berhasil menyebarluaskan peringatan dini terkait potensi tsunami kepada masyarakat luas,” ujar Teuku Faisal Fathani, Kepala BMKG.
Ini adalah bukti bahwa teknologi Indonesia sudah jauh melangkah dari 2004, bahkan dari 2018. Tapi kecepatan sistem hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya, yang jauh lebih sulit diukur dan lebih sering diabaikan adalah apakah masyarakat di titik paling rawan benar-benar tahu harus berbuat apa begitu peringatan itu diterima?
Sumber: BMKG, 2026
Yang Sesungguhnya Masih Harus Dibenahi
Alih-alih puas dengan pencapaian angka tiga menit dan akurasi di atas 90 persen, ada beberapa hal yang seharusnya jadi prioritas nyata, bukan sekadar target yang dipajang dalam laporan kinerja:
- Latihan evakuasi rutin di wilayah pesisir rawan tsunami, bukan simulasi tahunan yang seremonial dan berhenti di dokumentasi foto;
- Edukasi publik yang konsisten soal natural warning, bahwa gempa kuat atau berlangsung lama adalah sinyal untuk segera menjauh dari pantai, tanpa harus menunggu sirene resmi berbunyi; dan
- Investasi jangka panjang pada infrastruktur mitigasi dan jalur evakuasi, bukan sekadar mempercanggih sensor dan aplikasi peringatan di layar ponsel.
Jepang membuktikan ini bukan sekadar teori di atas kertas. J-Alert mereka mampu mengirim peringatan ke masyarakat hanya dalam hitungan detik. Namun, yang benar-benar menyelamatkan nyawa di sana bukan semata kecepatan sistemnya, melainkan budaya siaga yang sudah tertanam puluhan tahun: latihan evakuasi yang benar-benar rutin, bangunan yang dirancang tahan gempa, dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap setiap peringatan resmi yang dikeluarkan.
Sumber: J-Alert, Japan Meteorological Agency
Waktu Tambahan yang Sia-sia Tanpa Kesiapan
Early Warning System bukan mantra ajaib yang menghentikan bencana datang. Ia hanya menciptakan satu hal yang paling berharga ketika maut mendekat: waktu tambahan.
Dan waktu tambahan itu tidak berarti apa-apa jika tidak seorang pun tahu harus lari ke mana, jika jalur evakuasi tidak pernah benar-benar diuji, atau jika masyarakat pesisir masih ragu mempercayai peringatan yang datang dari layar ponsel mereka.
Indonesia sudah membuktikan mampu membangun teknologi peringatan dini yang bekerja dalam hitungan menit. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal kemampuan teknis, melainkan soal keberanian untuk mengakui bahwa kesiapan sesungguhnya jauh lebih mahal dan lebih lambat dibangun daripada sekadar mempercepat algoritma: ia butuh masyarakat yang terlatih, infrastruktur yang memadai, dan kepercayaan yang tidak dibangun dalam semalam.
Tulisan oleh Dominique Florence Krisdiyanto
Data oleh Nur Farhan Yafi Setiadi
Layout oleh Rijal Zaidan Pratama