“Sumpah ya, tiap lihat Pak Prabowo di forum dunia, hati emak langsung adem! Beliau bicara lantang, tegas, gak goyah, gak tunduk sama negara besar. Kita yang cuma ibu rumah tangga di kampung pun ikut bangga!”
Kutipan tersebut sempat viral di laman Threads melalui akun bernama @ibuasihlaundry. Dengan situasi negara yang sedang morat-marit, tentulah hal yang aneh jika menjumpai cuitan yang masih mendukung orang nomor satu di Indonesia sekarang ini. Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut ternyata merupakan model AI yang dirancang untuk memberikan cuitan-cuitan positif terkait Prabowo dan program-program unggulan mereka, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan Makanan Bergizi Gratis. Warganet pun dibuat geram, merasa bahwa mereka dianggap bodoh oleh pemerintahnya sendiri karena terpengaruh dengan hal kecil seperti ini.
Sebelum membahas lebih jauh, marilah kita berkenalan dengan buzzer politik. Buzzer politik merupakan individu maupun kelompok yang secara aktif menyebarluaskan informasi, pendapat, atau narasi tertentu melalui media sosial dengan maksud membentuk dan memengaruhi persepsi publik terhadap isu politik, tokoh, maupun kebijakan tertentu. Oleh karena itu, kasus @ibuasihlaundry dapat dikategorikan sebagai contoh dari buzzer politik. Kasus ini merupakan hal yang baru dalam pemanfaatan model AI sebagai buzzer politik, namun bukanlah hal yang baru dalam penggunaan buzzer politik sebagai agenda kampanye atau memengaruhi orang lain.
Awal keterlibatan buzzer dalam peristiwa politik adalah pada Pilgub DKI Jakarta 2012, hal ini sejalan dengan mulai maraknya penggunaan Twitter di Jakarta. Pada tahun tersebut, dibentuklah Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (Jasmev). Kelompok ini merupakan relawan yang berupaya untuk memenangkan Jokowi-Ahok pada pemilihan tersebut melalui penyebaran berita positif dan penangkisan isu negatif. Banyak cara yang dilakukan seperti penyebaran dukungan sepuluh kali per hari, penggunaan Twibbon, hashtag dan mention di Twitter, lomba “Surat untuk Jokowi”, serta penyebaran foto dan karikatur di Facebook. Hasilnya, Jokowi-Ahok memenangkan Pilgub DKI 2012. Kemenangan mereka mengejutkan, karena survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) pada akhir Juni hingga awal Juli sebelumnya menempatkan Fauzi Bowo unggul.
Nama Jasmev muncul lagi setelah Pilgub DKI 2012. Pada Pilpres 2014 mereka tampil sebagai Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev2014) untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, dan pada Pilkada DKI 2017 sebagai Jasmev2017 untuk pasangan Ahok-Djarot. Contoh lainnya juga bisa ditemukan pada Pilpres 2019, Reuters mewawancarai lebih dari selusin anggota tim buzzer, konsultan media sosial, dan pakar dunia maya. Mereka menggambarkan adanya operasi media sosial yang bertujuan menyebarkan propaganda untuk kedua kandidat pada saat itu, Jokowi dan Prabowo. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa buzzer kerap digunakan untuk kepentingan politik.
Maraknya industri buzzer di Indonesia tak bisa dilepaskan dari keuntungan yang mereka peroleh, merujuk dari reportase ABC pada 2018, partai politik menawarkan sekitar USD500 kepada buzzer atau influencer untuk satu kali unggahan di media sosial. Aktivis politik Denny Siregar juga menyebut dirinya pernah ditawarkan USD1.000/bulan untuk menjadi buzzer profesional. Inside Indonesia juga menemukan hasil penelusuran yang mirip. Hasil wawancara menyebutkan bahwa satu akun buzzer dibayar sekitar Rp50.000-200.000/bulan. Umumnya buzzer mengelola lebih dari 30 akun, jadi dalam sebulan mereka bisa mendapatkan upah hingga Rp6 juta per bulan.
Yang menjadi pertanyaannya, siapakah orang di balik layar maraknya buzzer politik di media sosial? Tidak ada kejelasan pasti mengenai hal tersebut. Beberapa hal yang dapat dikutip adalah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan bahwa total belanja pemerintah pusat untuk aktivitas digital Rp1,29 triliun, dengan Rp90,45 miliar di antaranya untuk jasa influencer yang mulai marak sejak 2017. ICW berspekulasi penggunaan influencer adalah sebagai buzzer dikarenakan pemerintah yang tidak percaya diri dengan program-program yang dijalankan, namun hal ini disanggah oleh Juru bicara presiden pada saat itu, Fadjroel Rachman yang menyatakan bahwa fungsi influencer di sini sebagai bagian dari aktivitas digital pemerintah untuk mengomunikasikan kebijakan ke publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Moeldoko selaku kepala Kantor Staf presiden (KSP), ia menyatakan bahwa buzzer muncul karena perjuangan menjaga marwah pemimpinnya, dan bahwa buzzer tidak ada dalam struktur administrasi Istana.
Kebanyakan buzzer bekerja secara anonim, mereka memanfaatkan banyak akun dan otomasi mesin sehingga dapat menghasilkan kicauan frekuensi tinggi dan mencapai trending topic. Salah satu motif yang digunakan adalah mereka menyebarkan pesan dengan menempatkan dua atau lebih akun untuk terlibat dalam sebuah percakapan di mana satu akun akan bertindak sebagai pihak yang mendukung sedangkan lainnya menjadi pihak yang kontra terhadap topik percakapan. Strategi demikian diharapkan dapat memancing rasa penasaran dan keterlibatan pengguna media sosial sehingga pesan dapat memperoleh perhatian luas. Biasanya seorang buzzer tergabung dalam banyak grup aplikasi pesan yang dalam setiap grup terdapat lebih dari ratusan anggota. Didukung kemampuan produksi konten, jaringan luas yang dimiliki para pendengung ini kemudian membantu memviralkan sebuah pesan dengan cepat.
Dengan maraknya perkembangan media sosial, industri buzzer politik yang mendukung gerakan pemerintah semakin masif. Namun Presiden Prabowo justru menilai hal yang sebaliknya, dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Beliau menganggap bahwa banyak buzzer di luar sana yang berusaha menjatuhkan pemerintah melalui narasi bohong dan memecah belah masyarakat. “Dengan uang, mereka memelihara apa itu algoritma, pakai buzzer-buzzer, robot-robot, anak-anak kita, bapak-bapak kita, rakyat kita dirusak. Coba mereka pengaruhi dengan fitnah. Alhamdulillah rakyat kita tidak bodoh,” ujar beliau dalam pidatonya.
Namun kenyataan di lapangan justru menemukan hal yang lain, dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI pada 29 Oktober contohnya, acara ini diikuti sekitar 100 orang yang diklaim sebagai mahasiswa padahal tidak, hal ini disebabkan oleh salah satu peserta aksi yang kebingungan ketika ditanya asal universitasnya. Hampir semua tuduhan negatif pada pemerintah akan langsung dicap sebagai “buzzer” oleh buzzer itu sendiri. Contohnya adalah kasus Windah Basudara, setelah dirinya dicap sebagai buzzer setelah menyuarakan karhutla, kemudian ia mengajak masyarakat untuk merekam klip demo 28 Oktober dengan imbalan yang ia danai sendiri.
Hal yang perlu diperhatikan adalah dugaan keterlibatan buzzer dalam tindakan doxing, yaitu penyebaran data pribadi seseorang untuk menekan pihak yang kritis terhadap kekuasaan. Serangan ini kerap menyasar aktivis, jurnalis, dan mahasiswa. Contohnya, data pribadi peneliti ICW disebarkan di Instagram pada Januari 2025 setelah lembaganya mengkritik nominasi Joko Widodo dalam daftar OCCRP. Selain itu, buzzer juga diduga menyebarkan berita bohong melalui akun palsu yang dikelola manusia maupun robot. Praktik ini dapat membuat masyarakat takut menyampaikan kritik dan berpendapat secara terbuka.
Buzzer politik menciptakan narasi hitam putih yang dapat berakibat buruk pada demokrasi di Indonesia, publik terpecah belah menjadi pihak-pihak yang saling mencurigai. Selain itu, muncul potensi penyebaran disinformasi yang membuat kepercayaan masyarakat pada media , pemerintah dan lembaga hukum kian menurun. Sayangnya, setelah berdampak buruk bagi masyarakat, masih ada normalisasi terkait buzzer hanyalah strategi politik biasa, hal ini dapat menyebabkan penyebaran buzzer politik semakin marak.
Dalam aspek regulasi, UU ITE belum mengatur secara spesifik penggunaan akun anonim untuk kepentingan buzzer politik. Meskipun terdapat ketentuan seperti Pasal 35 yang mengatur manipulasi informasi elektronik, aturan tersebut tidak secara khusus menyasar praktik buzzer. Akibatnya, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengungkap pihak yang mengorganisasi, mendanai, dan memanfaatkan praktik tersebut.
Penggunaan buzzer politik sejatinya boleh digunakan, namun di bawah regulasi yang ketat dan dengan syarat tidak menyebarkan kebohongan, namun pada kenyataannya banyak buzzer yang nakal dan menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, sudah saatnya negara ini berbenah, dan tentu perubahan besar dimulai dari perubahan kecil terhadap diri sendiri terlebih dahulu, dengan sekadar memblokir atau membatasi buzzer, kita sudah menerapkan cancel culture yang dapat membatasi pergerakan buzzer nakal tersebut. Sudah saatnya negara ini berbenah, karena di saat pemenang ditentukan oleh siapa yang membayar orang lebih banyak, kapan demokrasi negara ini dianggap layak?
Tulisan oleh Farel Tri Hidayah
Data oleh Alma Aulia Nabila
Layout oleh Cornelius Yosha Widyatama