Istilah Tol Laut memang mulai terkenal semenjak Ir. Joko Widodo menjadi calon presiden Republik Indonesia. Tol Laut yang direncanakan Jokowi diharapkan dapat turut membantu distribusi barang di seluruh penjuru Indonesia. Sejauh ini tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Indonesia Timur yang rendah ditengarai karena susahnya distribusi barang menuju ke kawasan tersebut. Dengan adanya Tol Laut nanti, akan terdapat kapal kapal besar yang mampu mengangkut sekisar 100 ribu DWT (muatan maksimum yang bisa diangkut adalah 100 ribu ton) yang akan berlayar dari Belawan hingga ke Sorong sehingga diharapkan distribusi barang menuju Indonesia bagian timur dapat lebih lancar.
Ternyata Tol Laut ini merupakan kelanjutan dari “Pendulum Nusantara”-program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang sudah dilaksanakan di era presiden Indonesia sebelumnya yaitu bapak Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Di era SBY pemerintah sudah melakukan persiapan untuk menunjang program pelundum nusantara, salah satunya yaitu pengembangan pelabuhan tanjung priok pada tahun 2012.
Pengembangan Tanjung Priok seharusnya memang menjadi prioritas dalam mendukung program Tol Laut mengingat pelabuhan tanjung priok merupakan pusat distribusi barang, baik domestik ataupun internasional di Indonesia. Berkaca pada negara tetangga kita Singapura, mereka memiliki salah satu pelabuhan terbaik dunia. Pelabuhan di Singapura lebih dipilih oleh kapal-kapal internasional karena memiliki kedalaman yang cukup serta dermaga yang luas jika dibanding dengan pelabuhan tanjung priok di Jakarta. Rencananya pengembangan pelabuhan Tanjung Priok ini akan memiliki dermaga peti kemas baru dengan kedalaman mencapai 19 meter yang mampu menampung kapal-kapal lebih besar. Kapasitas pelabuhan baru ini setara dengan Pelabuhan Singapura.
Di masa kepemimpinan Jokowi kali ini, pemerintah akan membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan yang ada di nusantara. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan 24 pelabuhan memiliki nominal yang cukup besar yaitu sebesar 39,5 Triliun rupiah. Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia jelas harus diapresiasi karena merupakan langkah yang besar untuk menunjang program Tol Laut. Selain itu pemerintah juga akan menganggarkan 57,3 Triliun rupiah untuk mengadakan kapal kapal yang akan menunjang program Tol Laut tersebut,
| No | Pelabuhan | Anggaran | No | Pelabuhan | Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Aceh | 1 triliun rupiah | 13 | Kupang | 1.5 triliun rupiah |
| 2 | Belawan | 3 triliun rupiah | 14 | Pontianak | 1.5 triliun rupiah |
| 3 | Dumai | 1.5 triliun rupiah | 15 | Palangkaraya | 1 triliun rupiah |
| 4 | Kuala Tanjung | 3 triliun rupiah | 16 | Banjarmasin | 1.5 triliun rupiah |
| 5 | Batam | 3 triliun rupiah | 17 | Maloy | 1 triliun rupiah |
| 6 | Padang | 1.5 triliun rupiah | 18 | Makassar | 1.5 triliun rupiah |
| 7 | Pangkal Pinang | 1.5 triliun rupiah | 19 | Bitung | 3 triliun rupiah |
| 8 | Panjang | 1.5 triliun rupiah | 20 | Halmahera | 1.5 triliun rupiah |
| 9 | Tanjung Priok | 1.5 triliun rupiah | 21 | Ambon | 1 triliun rupiah |
| 10 | Cilacap | 1.5 triliun rupiah | 22 | Sorong | 1.5 triliun rupiah |
| 11 | Tanjung Perak | 1.5 triliun rupiah | 23 | Jayapura | 1 triliun rupiah |
| 12 | Lombok | 1.5 triliun rupiah | 24 | Merauke | 1.5 triliun rupiah |
Sumber tabel : www.katadata.co.id
Meskipun banyak menuai pujian dan dukungan dari berbagai pihak, muncul pula pendapat yang kurang sejalan mengenai program Tol Laut tersebut. Salah satu pendapat tersebut muncul dari Prof. Dr. Ir, Bambang Triatmojo DEA selaku dosen departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM Yogyakarta.
Menurut beliau ide Tol Laut cukup bagus, tapi masih sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Tol Laut baru bisa berjalan dengan baik apabila ada kesetaraan produksi dan kebutuhan barang di berbagai wilayah di Indonesia, terutama wilayah Timur seperti Papua dan Maluku. Pulau Jawa dihuni sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia, dan merupakan pusat industri dan pertanian. Sehingga kebutuhan di pulau Jawa jelas berbeda dengan di papua.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi barang lebih banyak dari Jawa ke wilayah lain. Tidak banyak barang yang diangkut dari wilayah lain, terutama Indonesia Timur, ke Jawa. Kapal-kapal bermuatan penuh berlayar dari Pulau Jawa menuju wilayah lain, namun ketika kembali kapal tersebut tidak banyak membawa muatan. Para pelaku usaha perkapalan akan berpikir ulang untuk menggunakan kapal besar seperti yang dimaksud dalam Tol Laut. Ibaratnya, kalau hanya mengangkut 10 karung beras, kenapa harus menggunakan truk besar, jika menggunakan mobil pick up bak terbuka saja sudah cukup.
Ditambah lagi, pengadaan kapal yang akan digunakan dalam program Tol Laut diadakan dengan cara membeli kapal dari negara lain. Dikawatirkan, kapal-kapal yang dibeli tersebut kondisinya akan rusak sebelum kawasan Indonesia sudah memiliki kesetaraan produksi dan kebutuhan barang dengan kawasan Indonesia bagian barat.
Lepas dari belum efisiennya program Tol Laut, namun program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur. Peran Pemerintah sangat besar untuk mengembangkan program ini. Pihak swasta akan kesulitan jika diberi kesempatan untuk mengembangkannya karena nilai ekonominya belum layak. Meskipun tidak layak secara ekonomi, namun kalau itu bisa mengembangkan dan memeratakan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah harus melaksanakannya
Memang ada dua pendapat berbeda mengenai Tol Laut, yang masing-masing mempunyai alasan pendukungnya. Pertama, kembangkan dulu Tol Laut, dengan sendirinya daerah-daerah akan berkembang untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Kedua, kembangkan dulu industri dan pertanian secara merata di seluruh wilayah Indonesia agar Tol Laut bisa berjalan dengan baik.
Penulis :
Dhirta Parera Arsa
Narasumber :
Prof. Dr. Ir, Bambang Triatmojo DEA