Pada hari ini (15/7) telah dilaksanakan Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi, di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM). Seminar tersebut adalah hasil kerja sama antara UGM, Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK RI).
Pembicara pada seminar tersebut antara lain A.Tony Prasetiantono (Pakar Ekonomi UGM), Rizal Djalil (Anggota BPK RI), Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia), dan Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR). Seminar dibawakan oleh Bakti Setiawan, dosen Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM.
Seminar dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar,mahasiswa, dosen, hingga beberapa pejabat dan pengurus daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Di awal seminar, rektor anyar Universitas Gadjah Mada, Panut Mulyono, memberikan sambutan pembuka. Dalam sambutannya Panut menyampaikan keprihatinannya perihal performa logistik Indonesia yang masih kurang efisien dan masih kalah dari negara-negara ASEAN. Rektor UGM yang dilantik tanggal 26 Mei lalu berharap dengan adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, konektivitas antar daerah dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan mobilitas, dan dalam jangka panjang dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Panut menambahkan, masyarakat harus mendukung program pemerintah dan mengetahui sektor-sektor yang tidak kalah penting yang juga harus dikembangkan.
Hadirin terlihat antusias dan menikmati materi yang disampaikan para pembicara. Susunan pembicara yang sangat berkaitan satu dengan yang lain menjadikan seminar menjadi lebih hidup. Paparan Kementerian Keuangan dan BPK RI masing-masing mengenai realisasi anggaran yang dicapai oleh-oleh organisasi naungan PUPR dan sekilas audit BPK terhadap infrastruktur yang dikerjakan oleh PUPR, dan PUPR memaparkan apa yang akan dikerjakan selama beberapa tahun ke depan. Sementara, dari pihak pengamat memaparkan mengenai urgensi infrastruktur dan saran dan masukan mengenai langkah pemerintah untuk kedepannya. Suasana sepanjang seminar serius, tetapi moderator membawakan dalam suasana santai.
BPK RI : Ringkasan Hasil Audit BPK Terhadap Infrastruktur PUPR
Pada kesempatan kali ini, Rizal Djalil menyampaikan audit ringkas BPK terhadap infrastruktur PUPR. “Apakah spending untuk infrastruktur sudah efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat?” cetus Rizal sebelum memulai paparan. Dalam paparannya, Rizal menyuguhkan data presentasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 41% dan 38% dana APBN untuk infrastruktur digunakan oleh PUPR. Rizal juga menekankan bahwa, infrastruktur bukan hanya dari PUPR. Selain dana APBN, terkait Indeks Daya Saing Global, Indeks Daya Saing Infrastruktur, Rizal menyampaikan terdapat empat hal yang menjadi tantangan unuk pengembangan infrastruktur kedepannya, yaitu disparitas, daya saing nasional, urbanisasi, dan pemanfaatan infrastruktur. Di akhir paparan, Rizal menyuguhkan data mengenai angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan peta sebaran penyediaan air baku di Indonesia. Melihat keterkaitan tiga hal tersebut, mulai dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang selalu menurun setiap tahunnya, dan penyediaan sarana-sarana penyediaan air baku hingga daerah-daerah yang sulit dijangkau, Rizal menyatakan pembangunan yang ada saat ini sudah menyentuh wong cilik.
Kemenkeu RI : Peranan Pemerntah Daerah Semakin Besar
Setiap tahun anggaran infrastruktur terus meningkat. Pada tahun 2017, pemerintah mengalokasikan 387,7 Triliun Rupiah untuk infrastruktur. Mardiasmo menyatakan, kemiskinan dan kesenjangan tidak hanya mengenai uang, tetapi juga terkait akses informasi dan infrastruktur. Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan, tetapi sejak tahun 2015 terdapat peningkatan yang tidak signifikan hingga 2017. Pertumbuhan yang tidak siginifikan diduga karena infrastruktur yang tidak merata setiap daerahnya. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan anggaran yang besar setiap tahunnya bagi daerah untuk pembangunan infrastruktur kepada daerah-daerah yang masi tertinggal untuk menggerakan perekonomian dan mewujudkan pemerataan. Di ujung paparannya, Mardiasmo mengatakan penyediaan infrastuktur yang digenjot saat ini akan berdampak nyata untuk generasi yang akan datang. “Kita sudah menanam tanaman yang akan kita tuai di waktu yang akan datang.”, tutup Wakil Menteri Keungan tersebut.
A.Tony Prasetiantono : Mengejar Ketertinggalan Infrastruktur
Melihat program Presiden Joko Widodo yang berfokus pada infrastruktur, Tony mengatakan, langkah yang diambil pemerintah saat ini seolah berkaca dari Tiongkok. Sejak 1979 di era Deng Xiapoing, Tiongkok sudah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur habis-habisan. Menurut ahli ekonomi dunia, belanja infrastruktur yang ideal adalah sebesar 5% dari PDB (Produk Domestik Brutto). Sementara, Tiongkok memberikan 2 kali lipat, yaitu 10% untuk belanja infrastruktur. Selain mengangkat pengalaman Tiongkok dalam penganggaran masif untuk infrastruktur, Tony sempat membahas isu pemindahan ibukota yang menjadi hangat akhir-akhir ini. Tony memprediksi ongkos pemindahan ibukota dari Jakarta menuju Palangkaraya akan memakan dana sebesar 500 Triliun Rupiah. Padahal dana tersebut akan lebih baik jika dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur yang sedang digenjot pemerintah.
Tim Liputan Clapeyron
Bella Agustuti
Hutama Sektiaji
Reynaldo Daniel
f. Afinanto