Apa jadinya ketika pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya justru tenggelam oleh air yang tak tertampung? Banjir besar yang melanda Bali pada 9 hingga 10 September 2025 menjadi banjir paling parah dalam satu dekade terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa curah hujan ekstrem menjadi penyebab utama. Dalam waktu singkat, air menggenangi kawasan pemukiman, menutup jalan utama, dan merusak infrastruktur publik. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa luas lahan berpohon di Bali dari sekitar 45 ribu hektare, kini hanya tersisa 15 ribu hektare, sekitar tiga persen saja. Idealnya, sekitar 30 persen wilayah harus tetap menjadi area resapan agar air hujan dapat diserap dengan baik dan tidak melimpas berlebihan di daerah pemukiman.
Dini hari, 10 September 2025, laporan pertama tentang banjir masuk dari Kabupaten Tabanan. Hujan yang tak kunjung reda menyebabkan air meluap hingga ke wilayah lain, termasuk Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, Gianyar, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Hingga 13 September, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat 356 titik bencana, dengan 205 titik diantaranya berupa banjir.
Korban jiwa pun tidak sedikit. Sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya masih dalam pencarian. Lebih dari 500 orang terpaksa mengungsi, terdiri dari 327 di Jembrana dan 235 di Denpasar. Secara keseluruhan, banjir melanda tujuh kabupaten dan kota dengan total lebih dari 120 titik.
Namun, hujan ekstrem bukan satu-satunya penyebab. Penurunan luas lahan hijau dan alih fungsi lahan pertanian memperparah dampak banjir. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), setiap tahun sekitar 2.000 hektare sawah di Bali hilang akibat alih fungsi lahan dan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali pun memperkuat fakta ini. Menurut datanya, dari total 70.995 hektare lahan pertanian yang sempat dimiliki Bali, kini hanya tersisa 64.474 hektare. Dalam kurun waktu 2019–2024, sekitar 6.521 hektare sawah telah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian. Yang lebih memprihatinkan, dua wilayah yang dulu dikenal sebagai lumbung padi Pulau Dewata, yakni Kabupaten Tabanan dan Buleleng, mengalami penyusutan signifikan. Di Tabanan, sawah menyusut dari 19.611 hektare menjadi 18.897 hektare, sementara di Gianyar luasnya merosot dari 11.780 menjadi 10.035 hektare.
Perubahan ini mencerminkan pola pembangunan yang semakin intensif di Bali. Lahan hijau yang dulu menyejukkan pandangan perlahan tertutup lapisan beton dan aspal. Kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang drastis, membuat air hujan lebih cepat mengalir ke permukaan dan memperbesar potensi genangan. Tanah kehilangan daya serapnya, sementara sistem drainase yang ada sering kali tidak siap menghadapi volume air sebesar itu.
Dari sisi cuaca, BMKG mencatat curah hujan harian di Bali selama periode banjir mencapai rekor tertinggi dalam setengah abad terakhir. Di Jembrana, angka curah hujan mencapai 385,5 millimeter per hari, disusul Tampak Siring dengan 373,8 millimeter, Karangasem 316,6 millimeter, Klungkung 296 millimeter, dan Abiansemal 284,6 millimeter. Di kawasan seperti Denpasar Barat, Petang, Kerambitan, dan Padangbai, intensitas hujan juga melampaui 200 milimeter per hari, dua kali lipat lebih tinggi dari kategori “sangat lebat”.
Air meluap dari sungai-sungai seperti Tukad Badung, menembus jalan utama dan permukiman. Sistem drainase yang seharusnya menjadi benteng pertama justru kewalahan. Sebagian karena desain yang belum adaptif terhadap perubahan iklim, sebagian lagi karena tersumbat oleh tumpukan sedimen dan limbah rumah tangga. Para ahli menilai, pola cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi adalah bukti nyata dampak perubahan iklim di wilayah tropis seperti Bali, dengan curah hujan yang semakin tidak menentu dan intensitas tinggi dalam waktu singkat.
Dari sisi ketekniksipilan, terdapat beberapa langkah nyata yang dapat diterapkan untuk menekan risiko banjir di masa depan. Studi dari Universitas Brawijaya (2023) tentang sistem eco-drainage menunjukkan bahwa kombinasi sumur resapan, bioretensi, dan paving block permeabel dapat mengurangi limpasan air hujan hingga lebih dari 90 persen di beberapa lokasi uji. Selain itu, penelitian di Pekalongan (2025) menunjukkan bahwa kolam retensi mampu menurunkan debit puncak banjir hingga hampir 80 persen.
Akan tetapi, solusi teknis tidak akan efektif tanpa tata kelola ruang yang disiplin. Masalah tata ruang dan lingkungan di Bali kini menjadi perhatian serius. Jika pola pembangunan saat ini terus dibiarkan, bencana serupa bisa terulang dalam waktu dekat. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah berani dengan memperketat izin pembangunan di kawasan rawan banjir, membatasi pembangunan di area padat, serta mempercepat rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) agar daya serap air dapat pulih seperti semula. Namun, tanggung jawab ini tidak semata milik pemerintah, masyarakat juga memegang peran penting, yaitu menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut mengawasi perubahan tata ruang di lingkungannya sendiri. Keterlibatan publik menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Banjir Bali 2025 menjadi peringatan nyata tentang bagaimana kombinasi antara cuaca ekstrem dan tata ruang yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan bencana besar. Perlindungan ruang hijau dan peningkatan sistem drainase bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Bali tetap menjadi pulau yang aman dan berkelanjutan di masa depan.
Tulisan oleh Michelle Moody Hadhinoto
Data oleh I Dewa Gede Satria Basunjaya
Layout oleh Cornelius Yosha Widyatama