Beranda Artikel Bekal ke Depan Bakal Calon Rektor

Bekal ke Depan Bakal Calon Rektor

oleh Redaksi

Telah dilaksanakan Forum Penjaringan Aspirasi Masyarakat Universitas Gadjah Mada bagi mahasiswa pada 30 Maret 2017 pukul 13.00 WIB di lantai 1 Gedung Grha Pramana UGM. Forum ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian proses seleksi dan pemilihan calon rektor UGM periode 2017-2022.

Moderator acara, Avie Kusnadi, membuka sesi pertama pemaparan program kerja masing-masing bakal calon (balon) rektor UGM. Kesempatan diberikan kepada delapan balon rektor, yaitu Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.; Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.; Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum. LL.M.; Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.; Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.; dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed., Ph.D.; Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA.; dan Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc..

Program kedelapan balon rektor memiliki beberapa kemiripan. Contohnya adalah mengembalikan spirit pembangunan UGM kembali ke visi misi UGM dan slogan “Locally rooted, globally respected”. Selain itu, seluruh balon rektor juga menganggap mahasiswa sebagai pusat UGM, sehingga perlu pembinaan serta program yang membentuk mahasiswa menjadi seorang pemimpin. Permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga menjadi sorotan bagi tiap balon rektor. Penetapan UKT dirasa harus lebih adil dan rinci, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tua mahasiswa.

Dwikorita memaparkan permasalahan kesenjangan yang terjadi di UGM. Beliau menekankan perlunya integrasi dan sentralisasi sistem kepengurusan di UGM untuk mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut. Dwikorita juga menyatakan, sejak November 2014, terdapat kenaikan alokasi dana mahasiswa sambil menunjukkan rincian alur input dan output dana UGM yang masih mengalami defisit.

Setelah selesai sesi pemaparan program kerja tiap balon rektor, sesi penyampaian aspirasi dari mahasiswa langsung dibuka. Sebanyak tujuh belas pertanyaan dengan poin-poin yang cukup beragam diajukan. Beberapa poin yang disampaikan meliputi permasalahan UGM yang dirasa masih kurang ramah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, penerapan Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum (PTNbh) yang dipertanyakan, pengeluaran Surat Keterangan Rektor No. 1 yang dirasa kurang diskusi dengan mahasiswa, portalisasi di dekat Fakultas Kedokteran Hewan, kesenjangan pembangunan yang dirasakan oleh mahasiswa Sekolah Vokasi, hingga rektor yang dirasa sudah jarang berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Lalu, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM Alfath Bagus Panuntun menjabarkan poin-poin mengenai kajian, policy brief, dan hasil riset yang dapat diakses melalui laman ugm.id/pemilrekugm.

Menjawab mengenai permasalahan PTNbh, Erwan menilai, hak otonomi PTNbh memperbesar peluang UGM untuk memperoleh dana dengan lebih luas. Paripurna juga mengatakan bila PTNbh bertujuan bukan untuk membebani mahasiswa dengan Uang Kuliah Tunggal. Dwikorita menjelaskan, bila sebelum penerapan PTNbh, keluar masuk dana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya pelaporan. Penerapan PTNbh membuat UGM dapat lebih mengatur arus keluar masuknya dana. Nizam dan Ali berpendapat bila PTNbh sebenarnya sudah ada sejak awal karena sudah sesuai dengan Pasal 3 Statuta UGM PP 37 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Ir. Soekarno.

Kemudian Titi menilai yang menjadi masalah dari PTNbh adalah pelaksanaan prinsip nonprofit yang belum diterapkan dengan konsisten. Pelaksanaan PTNbh dinilai mampu mendorong pemasukan dana kreatif dari pemerintah maupun pihak lain, sehingga universitas tidak lagi sekadar mengandalkan UKT. Kerja sama dengan pihak luar juga kiranya perlu berpegang pada prinsip kehati-hatian menurut Erwan

Mengenai problematika UKT, Dwikorita menjelaskan bila pada tahun 2015, bersama BEM KM UGM pada saat itu sebenarnya sudah terjadi dialog yang intens untuk mengajukan penarikan UKT lebih bagi orang tua mahasiswa yang memiliki pendapatan berlebih. Namun, aspirasi BEM periode selanjutnya malah berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. BEM periode 2016 meminta tidak perlu adanya perubahan UKT. Sehingga Dwikorita mengharapkan aspirasi yang konsisten dari mahasiswa. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dapat menghasilkan UKT yang berkeadilan bagi mahasiswa menurut Erwan. Titi juga merasa perlunya memaksimalkan potensi UGM untuk dapat meminimalkan beban UKT mahasiswa.

Permasalahan akses prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, Erwan menilai perlu adanya Standar Pelayanan Minimum untuk tiap fasilitas yang ada di UGM. Penerapan SPM ini meningkatkan kenyamanan fasilitas-fasilitas UGM bagi semua orang. Paripurna merasa UGM perlu lebih memperhatikan akses difabel dalam pembangunannya. Standar sarana prasarana UGM juga dirasa perlu ditingkatkan dengan lebih merata bagi Titi.

Menurut Panut, dialog dengan mahasiswa sangat penting untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di UGM. Dwikorita merasa kampus harus terbuka terhadap segala aspirasi mahasiswa. Menurut Erwan demokrasi di kampus harus bersifat partisipatif, aspiratif, dan transparan terhadap mahasiswa. Erwan juga menambahkan, kebebasan berpendapat mahasiswa sudah terjamin oleh Statuta UGM dan terjamin oleh perangkat keamanan UGM. Mahasiswa sangat penting bagi keberadaan UGM, karena mahasiswa adalah inti dari universitas menurut Titi, Ali, dan Drajad.

Mengenai Majelis Wali Amanat (MWA), Paripurna mengatakan bila yang terpenting adalah kualitas dari anggota MWA yang sudah dipilih secara demokratis, bukan masalah jabatan anggota MWA yang merangkap. Erwan juga berpendapat bila perlu adanya ruang bagi mahasiswa sehingga MWA juga mencerminkan suara mahasiswa.

Mengenai kebijakan portalisasi, Panut dan Dwikorita menilai perlunya UGM untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa. UGM tidak menutup akses masuk masyarakat untuk ke wilayah UGM, melainkan mencatat masyarakat yang masuk untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Durasi yang terbatas mengakibatkan balon rektor tidak dapat menjawab seluruh aspirasi yang dikemukakan oleh mahasiswa.

Pukul 16.20, sekretaris Majelis Wali Amanat sekaligus ketua Panitia Kerja Prof. Dr. Ir. Indarto DEA. menutup forum dan mengingatkan rektor yang nantinya terpilih untuk mendengarkan dan merundingkan aspirasi yang telah disuarakan oleh mahasiswa. Lalu, Alfath Bagus memberi tanggapan ketidakpuasan atas pelaksanaan forum. Ia berharap untuk diadakannya lagi forum bersama calon rektor yang difasilitasi oleh Keluarga Mahasiswa UGM. Pelaksanaan forum berakhir pukul 16.40. Tahapan selanjutnya dalam seleksi dan pemilihan calon rektor UGM adalah seleksi oleh Senat Akademik yang akan dilaksanakan 3-7 April 2017. Mahasiswa yang ingin menyalurkan aspirasinya masih bisa dilakukan melalui laman aspirasi.ugm.ac.id hingga 31 Maret 2017.

Artikel oleh: Refaldo Bonar

Artikel Terkait