Beranda Sipiloka Menilik Usaha Pemerintah dalam Menangani Banjir di Ibu Kota

Menilik Usaha Pemerintah dalam Menangani Banjir di Ibu Kota

oleh Redaksi

Strategi penanganan banjir di ibu kota telah menjadi kupasan tahunan semenjak zaman penjajahan. Tak dapat dipungkiri, masyarakat semakin vokal dalam menyuarakan kekecewaan terkait ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan banjir. Namun, sebenarnya apa yang menyebabkan banjir di Jakarta tidak pernah bisa teratasi?

Banjir dipandang sebagian orang sebagai sebuah keniscayaan. Perlu diketahui bahwa mayoritas wilayah di Jakarta berada pada dataran luas yang terbentuk oleh sedimen akibat limpasan banjir dari tiga belas sungai yang mengalir. Tanpa disadari, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan pemukiman di kota Jakarta berdiri di atas dataran banjir (flood plain).

Yusmada Faizal, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menyampaikan bahwa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya banjir adalah dengan meminimalkan dampak yang terjadi akibat luapan air sungai. Proses adaptasi terhadap bencana banjir telah dilakukan oleh nenek moyang warga Jakarta dengan membangun rumah panggung dan penanaman pohon di daerah pesisir.

Siaga, tanggap, dan galang menjadi tiga prinsip yang diinstruksikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam melakukan pengendalian banjir. Siaga merupakan upaya optimalisasi infrastruktur berupa pengerukan sungai yang dilaksanakan sebelum musim hujan datang. Prinsip tanggap diimplementasikan dengan pemantauan secara berkala mengenai perkembangan cuaca sehingga tindakan dapat dilakukan dengan cepat. Penerapan prinsip galang berupa kegiatan gotong royong dilakukan oleh seluruh warga.

Terdapat sistem pengendali banjir yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendali banjir sudah didesain agar mampu menampung debit aliran sungai sesuai kapasitas desain. Penanggulangan banjir dapat dinyatakan sukses jika tidak ada korban jiwa dan genangan yang terjadi kembali surut dalam waktu enam jam.

– Lebih penting normalisasi atau naturalisasi? –

Pendekatan yang dilakukan agar saluran di Jakarta sesuai dengan kapasitas desain merupakan pengertian dari normalisasi. Normalisasi diwujudkan dengan pengerukan, pelebaran sungai, dan pemasangan pompa. Naturalisasi berarti upaya yang dilakukan agar sistem aliran Daerah Alir Sungai (DAS) secara ekosistem melakukan konservasi air dengan tetap memaksimalkan kapasitas sungai. Konteks dari normalisasi adalah mencukupkan kapasitas aliran sungai, sementara konsep dari naturalisasi yaitu bagaimana melandaikan debit puncak dari DAS secara alami.
– Usaha apa saja yang telah dilakukan untuk menangani banjir? –

Proses sedimentasi yang terjadi di dasar sungai akibat aliran yang deras menyebabkan pengurangan kapasitas tampungan sungai. Sedimentasi terbesar terletak di bagian muara sungai. Gerebek lumpur, kegiatan pengerukan sungai dan waduk dengan ekskavator secara serentak di beberapa tempat, telah dilakukan secara berkala untuk mengembalikan kapasitas tampungan sungai sesuai desain.

Usaha penyelesaian banjir Jakarta tidak akan pernah maksimal apabila terbatas hanya pada rekayasa sungai. Kini, kurang lebih sebesar 90% wilayah di DKI Jakarta telah tertutup beton, hal inilah yang menyebabkan debit air limpasan permukaan tinggi. Desain dari saluran mikro Ibu kota hanya dapat menahan curah hujan sebesar 50-100 milimeter per hari. Pelebaran saluran secara masif bukan merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terbentuknya genangan. Penggunaan drainase vertikal dinilai efektif dalam memastikan aliran yang masuk ke saluran mikro sesuai kapasitas.

Berdasarkan penuturan Yusmada, pembangunan 1,8 juta drainase vertikal hanya dapat dilakukan di 60% dari total luas wilayah Jakarta. Sebesar 40% wilayah lainnya masih dapat menampung air hujan dengan pembentukan kolam detensi. Rincian persebaran titik pembangunan drainase vertikal, yaitu: 1) ruang publik sekitar 150.000; 2) ruang pemerintahan 157.000; 3) ruang komersial sekitar 600.000; dan 4) kawasan tinggal sekitar satu juta titik.

Kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan warga diperlukan untuk mewujudkan tercapainya target pembangunan drainase vertikal. Salah satu pendekatannya, yaitu adanya regulasi penerbitan IMB yang mengatur tentang porsi drainase vertikal minimum yang harus dipatuhi khususnya oleh warga di pemukiman kelas menengah ke atas. Intervensi pemerintah juga diperlukan untuk memastikan tersedianya drainase vertikal di perkampungan warga yang minim ketersediaan lahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 29 ayat 2 tentang Penataan Ruang disampaikan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota. Jakarta sebagai pusat bisnis memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga menyebabkan proporsi RTH minimal sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Jabodetabek meredefinisikan proporsi tersebut sebagai total dari luas wilayah regional. Pengadaan daerah resapan berbasis teknologi telah dituangkan dalam konsep Ruang Hijau atau green building agar sesuai dengan daerah perkantoran.

Dalam mewujudkan strategi penanganan banjir, diperlukan usaha kolaboratif yang melibatkan beberapa daerah terkait. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kerja sama antar wilayah pun telah dilakukan untuk memastikan kesejahteraan warganya, seperti bantuan revitalisasi sungai di bagian hulu untuk mengurangi banjir di hilir.

– Bagaimana nasib daerah pesisir Jakarta? –

Selain rawan terhadap banjir, Jakarta juga rawan terhadap banjir rob. Kawasan tepi laut tak pernah luput dari ancaman banjir rob. Pembangunan tanggul laut dilakukan kurang lebih 130 kilometer pada sepanjang pesisir untuk mencegah Jakarta tenggelam. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta bekerjasama membangun 33 kilometer tanggul laut yang menjadi prioritas utama (NCICD fase A).

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan tender mengenai penyusunan peraturan penataan ruang tentang panduan rancang kota kawasan pembangunan terpadu Muara Angke. Tender tersebut dimenangkan oleh PT Jakarta Konsultindo. Penataan kawasan industri perikanan dan permukiman secara vertikal akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk membangun tanggul laut dan sistem polder.

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru kepada pemerintah dalam mengatur skema mitigasi banjir, khususnya mengenai bilik pengungsian yang wajib menerapkan protokol kesehatan. Simulasi kejadian banjir rutin dilaksanakan dalam bentuk kegiatan RW Siaga Banjir untuk memberikan gambaran alur evakuasi.

Sebagai Kepala Dinas SDA yang baru, Yusmada memprioritaskan program 942-DV Projects terkait pengadaan infrastruktur pengendali banjir. Proyek tersebut berisikan pembangunan dan rehabilitasi sembilan polder, empat waduk, revitalisasi dua sungai, serta peningkatan sistem drainase vertikal.

Usaha pengendalian banjir bukan hanya semata melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sungai. Operasi dan pemeliharaan menjadi hal utama dalam mewujudkan sistem pengendali banjir yang berkelanjutan. Namun, ketika pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak memiliki tingkat perhatian yang sama, maka usaha untuk meminimalkan dampak dari banjir sepertinya hanya akan menjadi angan semata.

Data dan tulisan oleh Yustina Widi Primasari
Gambar dari dokumentasi Dinas SDA DKI Jakarta, disunting oleh Askensi Vania

Artikel Terkait