Pada era society 5.0, internet merupakan kebutuhan yang sangat penting. Internet menjadi infrastruktur digital yang fundamental untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, ekonomi, hingga pemerintahan. Sayangnya, ketersediaan akses internet di Indonesia—terutama di daerah 3T—masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memasukkan Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
SATRIA-1 adalah satelit multifungsi pertama di Indonesia yang dikerjakan oleh pemerintah dan badan usaha. Proses pelelangan telah dilakukan pada tahun 2019 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) selaku penanggung jawab proyek kerja sama. PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) ditetapkan sebagai pemenang lelang, lalu PT PSN mendirikan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai badan usaha pelaksana yang akan mengoperasikan satelit SATRIA-1.
Satelit yang dirancang oleh perusahaan manufaktur antariksa Prancis, Thales Alenia Space (TAS) ini membutuhkan dana produksi senilai 545 juta USD atau sekitar Rp7,68 triliun. PT SNT berhasil menarik beberapa investor untuk mendanai proses operasi satelit SATRIA-1. Investor-investor tersebut, yaitu BPI France (Bank Kredit Ekspor Perancis), HSBC Continental Europe, The Korea Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank dari China.
Sebanding dengan biayanya, Satelit SATRIA-1 hadir dengan teknologi yang sangat unggul. Salah satunya adalah teknologi very high throughput satellite (VHTS) yang akan menggunakan frekuensi Ka-band. Dengan kapasitas 150 Gbps, SATRIA-1 menjadi satelit berkapasitas terbesar di Asia dan ke-5 di dunia.
Selain itu, SATRIA-1 juga menjadi satelit pertama di Asia yang mengadopsi bodi Spacebus Neo (SBNEO) level 6. Satelit ini menggunakan teknologi pemrosesan digital terbaru dan memiliki 116 spot beams. Kecanggihan SATRIA-1 membuat Pelaksana Tugas Menkominfo, yaitu Mahfud MD, yakin bahwa akses internet yang disediakan SATRIA-1 akan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kondisi geografis dan topografis Indonesia berakibat pada sulitnya jangkauan akses internet dengan fiber optic di beberapa daerah Indonesia. SATRIA-1 hadir dengan microwave fiber optic untuk menghubungkan arus internet dengan daerah yang sulit dijangkau tersebut. Selain itu, perlu adanya sebuah microwave link berupa komunikasi satelit. Oleh karena itu, pemerintah telah membangun sebelas gateway satellite, yaitu stasiun bumi yang mengirimkan data dari satelit ke local area network dan sebaliknya.
Stasiun bumi tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Batam, Cikarang, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Stasiun pusat pengendali satelit primer dan network operation control akan berlokasi di Stasiun Bumi Cikarang.
Melansir dari Indonesia.go.id, satelit bumi tersebut akan mendukung SATRIA-1 untuk memberikan akses internet pada sekitar 150 ribu titik layanan publik yang sulit dijangkau kabel optik dengan 54,4 ribu titik di Sumatera, 23,9 ribu titik di Sulawesi, 19,4 ribu titik di Jawa, 19,3 ribu titik di Kalimantan, 19,3 ribu titik Papua dan Maluku, serta 13,5 ribu titik di Bali dan Nusa Tenggara.
Pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 05.21 WIB, satelit ini sukses meluncur dengan dengan roket Falcon 9 oleh SpaceX milik Elon Musk dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Setelah peluncurannya, SATRIA-1 akan melakukan electric orbit raising (EOR) selama empat sampai lima bulan sejak pemisahan satelit dari roket hingga tiba di posisi orbit 146 bujur timur, yang tepat berada di atas Papua. Selanjutnya, TAS dan PT SNT akan memantau, serta melakukan berbagai uji, seperti in-orbit testing (IOT), in-orbit acceptance review (IOAR), dan end-to-end test (E2E Test), untuk memastikan SATRIA-1 bekerja secara optimal.
Setelah serangkaian uji dilakukan, SATRIA-1 akan menyediakan layanan internet dengan kapasitas bertahap mulai Januari 2024. Layanan internet ini akan tersedia dengan kapasitas awal 10 Gbps dan secara bertahap—selama tiga tahun ke depan—akan berkapasitas 150 Gbps. Kominfo berharap, upaya penyediaan akses internet di seluruh penjuru negeri ini dapat membantu meratakan pembangunan dan menginklusikan masyarakat dalam ekonomi digital.
Tulisan oleh Ardhea Dwi Novitasari
Data oleh Rakha Pradipa Auliya
Ilustrasi oleh Puspita Dewi Cahyani