Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelenggarakan Workshop ke-3 10th World Water Forum di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada pada 4 Juli 2023. Workshop ini memiliki tema “Secure and Increase Funding For Basic Access to Safe Water and Sanitation For All at All Scales” untuk mendukung subtema “Sustainable Water Finance”. Dengan delapan keynote speaker ahli bidang keairan, acara ini membahas tentang tantangan dalam pembiayaan berkelanjutan untuk sektor air dan sanitasi di Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D. memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kepada para tamu undangan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai permasalahan umum, roadmap workshop series, dan output dari workshop oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna S.E., M.T. secara daring.
Workshop ke-3 ini bertujuan untuk mendiskusikan kunci permasalahan dan peluang dari sustainable water financing dan peningkatan pendanaan untuk akses terhadap air bersih dan sanitasi di berbagai skala. Output dari kegiatan workshop ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kunci permasalahan pendanaan, pembelanjaan, serta mekanisme dalam sektor air dan sanitasi untuk menjadi masukan pada acara utama 10th World Water Forum. Arie Setiadi Moerwanto selaku Wakil Ketua Program dan Pembahasan 10th World Water Forum memberikan penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik dan proses pada World Water Forum. Beliau menjelaskan 3 proses utama, yaitu proses politis, proses tematis, dan proses regional.
Proses politis merupakan proses ketika pemerintah pusat, menteri, parlemen, dan pemerintah lokal mengembangkan agenda politik untuk diprioritaskan dan membuat komitmen. Proses tematis adalah proses mobilisasi bermacam-macam organisasi dan ahli untuk mendapat solusi yang praktikal dan konkrit terhadap isu keairan. Proses regional adalah tindakan untuk menyelesaikan isu keairan regional dan mencari solusi yang disesuaikan dengan situasi keairan lokal. Ketiga proses tersebut saling terikat dengan tema 10th World Water Forum, yaitu “Water for Shared Prosperity”.
Arie juga membeberkan salah satu permasalahan yang sempat dibahas di United Nations (UN) 2023 Water Conference dan akan dilanjutkan pembahasannya di 10th WWF 2024, yaitu penetapan Hari Danau Dunia untuk mempromosikan konservasi dan penggunaan danau secara global. Indonesia berkolaborasi dengan beberapa negara dan institusi untuk saling berdiskusi guna memperoleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hari Danau Dunia. Setelah itu, Arie menutup diskusi dengan menjelaskan timeline proses tematis dan sistem working groups structure pada sesi ke-3 acara.
Panel session dipimpin oleh moderator Ir. Intan Supraba, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. selaku Kepala Laboratorium Sanitasi dan Teknik Lingkungan FT UGM. Beberapa pertanyaan disampaikan oleh Ir. Intan kepada para speaker.
“Apa faktor kesuksesan dari manajemen keairan dan sanitasi berbasis komunitas dan bagaimana institusi berbasis komunitas bisa berperan efektif dalam menambah pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi?” Pertanyaan ini dijawab oleh Irma Magdalena Setiono Spesialis Penyediaan Air dan Sanitasi di World Bank. Irma menjelaskan tentang framework dari faktor krusial untuk manajemen air dan sanitasi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Faktor tersebut merupakan faktor kebijakan, faktor institusi, faktor regulasi, dan faktor pendanaan. Irma menerangkan bahwa kombinasi empat faktor ini perlu berjalan bersama agar seluruh komunitas dapat bergabung dan bekerja sama.
“Apa yang merupakan perbedaan utama dari public-private partnerships (PPP) skala kecil dengan PPP biasa khususnya di sektor pengairan dan sanitasi? Apakah ada solusi praktis dalam meningkatkan PPP skala kecil di sektor pengairan dan sanitasi?” Junko Sagara selaku Spesialis Sumber Daya Air di Asian Development Bank menjelaskan tentang proyek PPP, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Junko juga menegaskan bahwa terdapat kesenjangan pelayanan dikarenakan pelayanan air publik yang ada cenderung masih sulit untuk menjangkau PPP skala kecil. Solusinya adalah membuat framework yang jelas dan tepat dalam memberlakukan proyek PPP skala kecil. Perlu dipastikan bahwa entitas lokal memiliki kapasitas yang sesuai sehingga proyek PPP dapat terlaksana secara berkelanjutan dan efektif.
“Apa peran penting dari pendanaan memadai dalam memastikan kesuksesan proyek keairan dan sanitasi yang berkelanjutan khususnya di daerah pedesaan?” Don Johnston Direktur Operasi Regional di Asia Tenggara di Water.org menjawab dengan memberikan solusi terhadap kesenjangan dalam pendanaan. Kesenjangan tidak hanya berlaku untuk pendanaan, tetapi juga kolaborasi antara rumah tangga, perusahaan, institusi finansial, dan pemerintah. Water.org bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan produk finansial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penyediaan fasilitas air dan sanitasi di daerah pedesaan. Demi membantu pengelolaan sistem air, didirikanlah Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). Inisiatif Water.org adalah memanfaatkan solusi keuangan mikro memperluas dampak dari tujuan KPSPAMS untuk menyediakan akses air bersih ke lebih banyak orang di seluruh Indonesia.
Tri Dewi Virgiyanti selaku Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjawab pertanyaan “Bagaimana cara untuk mendorong kebijakan yang terikat melalui koordinasi lintas sektoral yang efektif, khususnya dalam peningkatan dana untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi?” Beliau menjelaskan tentang regulasi pemerintah mengenai sistem manajemen air bersih dan sanitasi. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Beliau juga memberikan data tentang kondisi akses terhadap air bersih dan sanitasi di tahun-tahun sebelumnya, target pada tahun mendatang, dan perbandingan akses air bersih dan sanitasi dengan negara lainnya. Terakhir, beliau menjelaskan tentang kebutuhan dana untuk memberlakukan akses terhadap air bersih dan sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, serta peran dan tanggung jawab dalam membuat kebijakan tentang air bersih dan sanitasi di Indonesia dan negara lainnya.
Ir. Intan mempertanyakan strategi migrasi penduduk Jakarta untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) kepada L Bano Rangkuty selaku Presiden Direktur PT Air Bersih Jakarta. Setelah itu, Ir. Intan juga menanyakan tentang cara untuk melakukan analisis pasar yang komprehensif guna mengidentifikasi peluang dalam saham proyek keairan dan sanitasi skala kecil di pedesaan, serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan pamungkas dalam panel session. Beliau menjawab dengan memaparkan tentang praktek terbaik dalam pendanaan di sektor keairan. Rencananya akan dilakukan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan proyek PAM JAYA DKI Jakarta untuk memperluas cakupan air keran bersih dari 65% menjadi 100% untuk menjamin Jakarta menjadi water self-sufficient pada tahun 2030. Beliau juga menyebutkan tentang aspek-aspek untuk menjaga kelayakan proyek sektor keairan dan cara mengaplikasikan fundamental tersebut. Aspek tersebut adalah analisis market, lingkungan regulasi, persyaratan capex, perencanaan proyek, reformasi tarif dan pendapatan, skema kolaborasi, manajemen risiko, serta strategi investasi yang jelas.
Setelah panel session selesai, acara dilanjutkan dengan breakout session yang dibagi menjadi dua ruangan. Pada ruangan desk 1, terdapat Ni Nyoman Nepi Marleni, S.T., M.Sc., Ph.D dan Neil Andika, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai fasilitator, sedangkan di desk 2, terdapat Dr. Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana, S.Hut., M.Si. dan Takashi Hara. Pada sesi ini, dilaksanakan proses diskusi dan output diskusi tersebut akan menjadi masukan untuk acara utama 10th World Water Forum 2024 di Bali.
Setelah workshop selesai, Clapeyron secara eksklusif berkesempatan untuk menanyakan tentang solusi terbaik dalam menghadapi isu-isu keairan dan sanitasi di Indonesia kepada Ir. Intan selaku Kepala Laboratorium Sanitasi dan Teknik Lingkungan FT UGM
“Menurut saya, networking dan kerjasama merupakan hal penting. Challengenya adalah bagaimana kita bisa menemukan partner untuk menjadi mitra yang punya tujuan yang sama untuk menyelesaikan suatu persoalan.” ujar Ir. Intan.
Dengan dilaksanakannya workshop ini diharapkan dapat menambah kesadaran tentang pentingnya isu pendanaan dalam sektor keairan dan sanitasi di Indonesia. Solusi yang diulas dalam acara workshop ini dapat diterapkan untuk mencapai tujuan utama 10th World Water Forum, yaitu “Water for Shared Prosperity”.
Tulisan oleh Farrel Todotua Tarihoran
Dokumentasi oleh Shafa As Syifa Listyoputri
Tim Liputan Clapeyron (Farrel, Syifa)